Pendidikan Berbasis Masyarakat

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan wacana konseptual yang dapat memberikan pemahaman bahwa pendidikan berbasis masyarakat tidak melulu dapat dilihat dari perspektif sejarah atau sosiologis, yang mengesankan adanya relasi antara pemerintah dengan masyarakat, yang ujung-ujungnya masyarakat tetap berada dalam posisi subordinat vis-a-vis pemerintah. Buku ini mencoba melihat pendidikan berbasis masyarakat dari persepektif lain, yaitu dari sudut politik pendidikan, khususnya pendidikan kritis. Dengan perspektif ini, buku ini membedah apa yang menjadi konseptualisasi bagi pendidikan berbasis masyarakat.

Arti penting buku ini utamanya terletak pada tawaran yang dimunculkan mengenai relasi negara dan masyarakat dalam bidang pendidikan. Secara politik pendidikan, pendidikan berbasis masyarakat pada hakikatnya merupakan salah satu agenda yang perlu ditekankan dalam rangka implementasi demokratisasi pendidikan. Peran pemerintah dalam hal ini tidak lebih dari sekedar sebagai pelayan, fasilitator, pendamping, mitra dan penyandang dana bagi pendidikan berbasis masyarakat. Dengan peran-peran ini, hubungan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan konsep pendidikan berbasis masyarakat merupakan hubungan kemitraan (partnership), dengan maksud transformasi masyarakat itu sendiri. Dengan hubungan kemitraan ini pemerintah tidak lagi mendominasi, memonopoli, memaksakan kehendak, menguasai atau ikut campur atas lembaga pendidikan yang memang berbasis masyarakat, agar tidak melahirkan partisipasi yang bersifat semu (quasi participation)

Dengan pola relasi seperti itu, buku ini telah membuat semacam kategorisasi bagi konsep pendidikan berbasis masyarakat ke dalam dua kategori, yaitu pendidikan berbasis masyarakat organik dan pendidikan berbasis masyarakat tradisional. Konsep pendidikan berbasis masyarakat organik merupakan perwujudan dari demokratisasi pendidikan, di mana segala kebijakan pendidikan ditentukan oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah, karena memang masyarakat adalah “tuan” dan “empunya” bagi pendidikan yang diselenggarakannya secara utuh, tanpa ada intervensi dan campur tangan pemerintah di dalamnya. Pemerintah cukup menjadi fasilitator, yaitu melaksanakan apa yang disebut Paulo Freire sebagai promosionalisme, bukan asistensialisme. Konsep ini berbeda dengan pendidikan berbasis masyarakat tradisional, yang senantiasa menjadi “deputi” bagi kepentingan penguasa.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s