PENDIDIKAN PESANTREN PERSATUAN ISLAM LEPAS DARI SISTEM PENDIDIKAN PEMERINTAH

Rabu, 10 Agustus 2011 14:09:44

Toto Suharto (40 th) mengatakan, SKB (Surat Keputusan Bersama) dua menteri (Menteri Agama dan Menteri Pendidikan) tahun 1984 telah membawa kurikulum pendidikan lembaga-lembaga madrasah (MI, MTs, dan MA) terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Terlepas dari sisi positifnya, pengintegrasian ini berarti telah menghilangkan pembelajaran dengan ciri khas keislamannya. Kebijakan hegemoni pemerintah ini juga berarti hilangnya kebebasan madrasah untuk mengembangkan keilmuannya dengan ciri Islam, karena adanya kurikulum yang menyesuaian dengan sekolah-sekolah umum yang perbandingannya yang 30% pembelajaran agama-70% mata pelajaran umum. Secara politis hegemoni pemerintah terhadap lembaga-lembaga madrasah adalah bentuk dominasi kekuasaan secara persuasif dalam rangka mewujudkan konsensus ideologi dan kultur. Menghadapi kebijakan pemerintah  yang merugikan pengembangan keislaman, Persatuan Islam tetap melaksanakan sistem pendidikan, dari pra sekolah sampai perguruan tinggi, dengan tidak mengikuti sistem pendidikan yang ditentukan pemerintah, yang terimplementasi dalam empat hal: Bentuk kelembagaan, tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, dan pendanaan pendidikan. Semua segi-segi pendidikan ini dilakukan secara mandiri dan otonom oleh Pesantren Persatuan Islam, yang menyebut diri sebagai pendidikan berbasis masyarakat

            Demikian antara lain hasil penelitian dosen IAIN Surakarta ini, yang dirangkum dalam karya disertasinya untuk memperoleh gelar doktor bidang ilmu agama pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Disertasi berjudul “Pesantren Persatuan Islam 1983-1997 dalam Perspektif Pendidikan Berbasis Masyarakat”, dipertahankan di hadapan Tim Penguji antara lain : Prof. Dr. H. M. Bahri Ghazali, M.A., Dr. Ahmad Janan Asifudin, M.A., Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain., Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir, Prof. Dr. H. Sodiq A. Kuntoro, M. Ed. (promotor/penguji), Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. (promotor/penguji), Kamis, 4 Agustus 2011, di ruang promosi gedung Convention Hall kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

            Dalam presentasinya promovendus menjelaskan bahwa penelitian disertasinya adalah penelitian politik pendidikan dengan pendekatan sejarah sosial. Menurut promovendus hasil telaah risetnya menunjukkan, pelaksanaan pendidikan pesantren persatuan Islam merupakan pendidikan kontra hegemoni terhadap hegemoni pemerintah. Kontra hegemoni di lakukan dengan alasan pesantren persatuan Islam merupakan lembaga populis yang mengajarkan kemandirian, dan penggemblengan daya tahan mental yang kuat bagi semua santrinya sehingga proses pendidikannya bersifat religius normatif, yang bertujuan untuk mencetak orang-orang muslim yang tafaqquh fi al-din. Menurut pengurusnya, kata Toto, tujuan di atas tidak akan terwujud mana kala menerapkan ideologi pancasila sementara kurikulum yang diberlakukan adalah kurikulum integralistik non dikotomik, yang memadukan antara pendidikan agama dengan perbandingan 45:55 untuk tingkat dasar dan 55:45 untuk tingkat menengah. Sementara dari segi pendanaan, biaya operasinal pendidikan Pesantren Persatuan Islam diperoleh secara swadana dan swadaya lepas dari bantuan pemerintah.

            Perjuangan kultural Pesantren Persatuan Islam dilakukan untuk tujuan menanamkan nilai-nilai kultural secara internal, mengamalkan segala ajaran Islam dalam setiap segi kehidupan berdasarkan al-Qur’an. Sementara perjuangan ideologinya diarahkan untuk melestarikan nilai-nilai ideologis Islam, sehingga kaum muslim pesantren ini tetap berpijak pada akidah dan syari’ah berdasar al-Qur’an, bukan berdasar kebijakan dan aturan pemerintah. Berdasarkan telaah disertasi ini, menurut promovendus memunculkan fenomena adanya pendidikan berbasis masyarakat organik. Yakni pendidikan berbasis masyarakat yang tidak mengikuti standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UU Sisdiknas, tetapi betul-betul memiliki keberpihakan pada masyarakat pendukungnya.

            Dari temuan disertasi ini, putra kelahiran Ciasem ini merekomendasikan untuk melakukan telaah kritis terhadap kategori pendidikan berbasis masyarakat yang ditetapkan berdasarkan UU Sikdiknas. Kerana pendidikan berbasis masyarakat harusnya dilakukan murni oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat pula. Sehingga harus benar benar otonom tanpa campur tangan pemerintah, demi bebasnya pendidikan dari belenggu dan bayang-bayang kekuasaan pemerintah. Jadi, apapun kategori pendidikan berbasis masyarakat yang ditetapkan UU Sikdiknas, karena ada campur tangan pemerintah dalam pengelolaannya, tetap perlu dikritisi, apakah masyarakat pengelola dan penggunanya benar-benar memiliki otonomi dan kemandirian, tegas promovendus.

Sumber: http://www.uin-suka.ac.id/id/berita/berita-444-pendidikan-pesantren-persatuan-islam-lepas-dari-sistem-pendidikan-pemerintah.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s